Penunjukan Luhut untuk mengatasi kisruh migor mengindikasikan adanya permasalahan yang sangat serius di kabinet.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritisi penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani gejolak harga minyak goreng di Tanah Air. Menurut Herzaky, penunjukan Luhut mengindikasikan adanya permasalahan yang sangat serius di kabinet.
"Mismanajemen yang mendalam. Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya. Ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada evaluasi terkait kinerja menteri terkait," ujar Herzaky kepada wartawan, Rabu (25/5).
Menurut Herzaky, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, Jokowi selalu menyerahkannya kepada Luhut untuk menanganinya. Dia berpendapat, Jokowi sepertinya memiliki ketergantungan amat tinggi dengan Luhut.
"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," kata dia.
Herzaky menilai, penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet. Terkesan ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan.