Mahar politik muncul dalam demokrasi Indonesia saat ini.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan mahar politik yang kerap terjadi di partai politik turut dibahas dalam pertemuan dengan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri mahar politik adalah realitas yang muncul dalam demokrasi Indonesia saat ini. Donal menyatakan itu berkaca dari calon kepala daerah yang harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit.
"Kemana uang itu habis atau lari? Banyak kemudian tudingan itu seolah-olah uang itu lari kepada voters atau pemilih. Padahal uang itu justru sering ditilap oleh oknum-oknum pengurus partai politik dalam proses kandidasi," katanya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Dalam pertemuan di Kemendagri, selain ICW, turut hadir perwakilan dari KODE Inisiatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan organisasi masyarakat lainnya.
Donal menambahkan, persoalan tersebut justru yang kini jarang disentuh untuk diperbaiki. Padahal, menurutnya yang menjadi masalah dalam kontestasi calon kepala daerah berada di partai politik yang ditentukan oleh elitenya, bukan aspirasi masyarakat.