Kalangan mahasiswa berencana mengonsolidasikan aksi menolak wacana pilkada dikembalikan ke tangan DPRD.
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD terus menuai pro dan kontra. Tak hanya di kalangan elite-elite politik, wacana itu jadi perdebatan di kalangan organisasi masyarakat (ormas). Teranyar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan resmi terhadap wacana itu.
"Mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan Presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah," tulis MUI dalam dokumen keputusan Mukernas MUI yang digelar di Jakarta pada 17-19 Desember.
Wacana itu juga dikomentari Mantan Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud sepakat pilkada dikembalikan ke DPRD dengan alasan membuat korupsi lebih terbatas dan lebih terfokus. Menurut Mahfud, pilkada langsung bikin praktik jual beli suara kian lazim.
“Baik pemilihan langsung maupun tidak langsung, ada larangan politik uang dan larangan kecurangan. Namun, larangan itu biasanya malah dilanggar,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu seperti dikutip dari Tempo.
Isu perubahan sistem pilkada dari langsung ke tidak langsung diembuskan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12). Prabowo berdalih pilkada langsung terlalu banyak menghabiskan anggaran.