Indikasi adanya badai PHK tersebut sudah mulai terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah melakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023. Menurut politikus PKS itu, indikasi adanya badai PHK tersebut sudah mulai terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya.
"Harus ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK," ujar Netty kepada wartawan, Selasa (21/2).
Netty berpendapat, menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika dan Eropa sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK. Hal itu mengacu pada data asosiasi perusahaan tekstil dan sepatu yang menunjukan permintaan ekspor tekstil turun 30% dan industri sepatu atau alas kaki turun 50%.
Dengan adanya data penurunan ekspor tersebut, kata dia, pemerintah perlu segera mencari alternatif tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri.
"Optimalkan APBN dan APBD untuk menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan," tuturnya.