"Jangan lagi hutan dikorbankan untuk pundi-pundi politik. Kita perlu memantau 2-3 bulan sebelum dan setelah pemilihan umum."
Risiko Pengrusakan Hutan Meningkat Jelang Pemilu 2024, Isu Lingkungan Wajib Diprioritaskan Pemerintah dan Para Peserta Pemilu
Para kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diminta mengutamakan isu lingkungan. Pangkalnya, tengah terjadi krisis iklim global sehingga perlu komitmen untuk menanggulanginya dan "pesta demokrasi" merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang memiliki agenda perlindungan lingkungan.
"Indonesia akan menghadapi momentum politik menjelang 2024. Hal ini menjadi peluang untuk menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan, dan lahan serta pengendalian krisis iklim," ucap Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, dalam TalkShop "Menjaga Hutan Tersisa: Nasib Hutan di Momen Politik 2024", Kamis (15/6).
Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, Salma Zakiyah, mengingatkan, hutan alam Indonesia tersisa 9,7 juta ha. Hutan alam tersebut perlu dilindungi agar tidak memperparah krisis iklim.
"Hutan alam ini berada di luar izin/konsesi dan belum masuk ke area perlindungan dari izin baru atau moratorium hutan permanen," katanya. "Hutan alam di dalam izin dan konsesi eksisting pun perlu menjadi perhatian khusus karena rentan mengalami deforestasi dan degradasi hutan," tambahnya.