Kontroversi retret kepala daerah berbiaya Rp22 miliar

Surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri terkait rencana pelaksanaan orientasi bagi 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 viral di media sosial. SE bernomor 200.5/628/SJ itu pertama kali diunggah pendiri WatchDoc, Dandhy Laksono di akun X (dulu Twittter) pribadinya, Rabu (12/2). 

"Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi:Rp 2.750.000 per orang per hari," tulis Dandhy. 

Rencananya, retret kepala daerah terpilih itu akan digelar di area Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang pada periode 21-28 Februari 2025. Tertulis dalam SE itu, biaya kegiatan yang ditanggung bersama antara Kemendagri dan pemerintah daerah. 

Kemendagri bakal membayar biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekaan dibebankan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau diambil dari APBD masing-masing.

Nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, sebagaimana tertera dalam SE itu, adalah sebesar Rp 2.750.000 per hari. Artinya, setiap peserta harus mengeluarkan Rp22 juta selama delapan hari. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir, maka total biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari Rp22 miliar.