Padahal seharusny pemilu menjadi festival gagasan di mana politisi saling beradu argumen tentang bagaimana mengatasi persoalan publik bangsa
Situasi demokrasi Indonesia sangat panas, upaya koalisi terus terjadi, dan belum ada satupun yang deal. Padahal, menuju pemilu bukan hanya soal koalisi dan hasil survei, tetapi juga soal isu-isu penting untuk Pemilu 2024.
'Saat pemilu kian dekat, elite politik tampak hanya sibuk untuk menggalang koalisi, melakukan kampanye untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Namun jarang kita temukan diskusi substantive tentang masalah-masalah publik. Kami menghimbau agar pemilu menjadi festival gagasan di mana politisi saling beradu argumen tentang bagaimana mengatasi persoalan publik bangsa seperti kerusakan alam, oligarki, kesenjangan sosial, represi terhadap ruang kebebasan sipil dan banyak hal mendasar lain demi kemajuan bangsa," kata Direktur Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/6).
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika disebut Pemilu 2024 adalah pertaruhan keberlangsungan demokrasi, karena tren kemunduran demokrasi yang terus berlangsung bahkan mengarah pada putar balik ke arah otoriterisme. Salah satu ancaman serius yang sempat muncul adalah adanya upaya pengingkaran terhadap konstitusi melalui wacana amandemen undang-undang dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Dia juga mengutip pernyataan, Herbeth Feith Indonesianist Australia yang menyebutkan, dalam sejarah, ketika konstitusi diingkari di Indonesia, maka yang akan terjadi adalah rentetan otoriterisme masif, seperti yang telah terjadi pada era orde lama dan orde baru.
Sementara Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini mengatakan, situasi yang dihadapi ke depan bukan hanya Pemilu 2024 tetapi juga sekaligus adanya bencana ekonomi, krisis pangan dan energi. Di sisi lain subsidi bahan bakar pemerintah saat telah menyentuh angka Rp500 triliun.