Jika reformasi parpol tidak dilakukan, maka akan merusak demokrasi di indonesia
Oligarki politik, patriarki, feodalisme, kaderisasi dan buruknya pengelolaan keuangan parpol menjadi masalah besar. Padahal, parpol adalah jantung dari demokrasi. Ironisnya, kondisi yang terjadi saat ini parpol menjadi institusi yang paling tidak demokratis.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengaku, adanya kecenderungan putar-balik (reverse) sistem politik ke arah otoriterisme, seperti yang juga disitir oleh almarhum Daniel Dakhidae.
Di sisi lain, ada kecenderungan parpol adalah institusi publik yang paling tidak dapat dipercaya. Kalah jauh dari institusi pemerintah, KPK bahkan dibandingkan dengan instansi militer sekalipun. Parpol menjadi lembaga yang paling rendah kepercayaan publik.
"Suvei LSI itu menyebutkan parpol hanya memperoleh tingkat kepercayaan 39% saja pada 2019, sementara KPK malah mendapat 63%," kata dia dalam diskusi daring, Kamis (8/4).
Masalah-masalah lain yang masih menjerat parpol adalah oligarki politik, oligarki media, rendahnya kualitas pemilu, macetnya kaderisasi, feodalisme, masalah keuangan, parpol yang tidak lagi memilii ideologi yang jelas, korupsi, dan politik dinasti. Malah terjadi hal yang lebih buruk, yakni disinyalir semua kader parpol telah ada yang terciduk KPK.