Keputusan hukum telah menyatakan PPP pimpinan Suharso yang sah.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyarankan agar PPP segera islah. Pasalnya sudah tak ada lagi status hukum yang diperebutkan.
Pemerintah kata Mahfud, lebih mengakui PPP pimpinan Suharso Monoarfa ketimbang PPP pimpinan Humphrey Djemat, lantaran sah secara hukum.
"Sebaiknya islah, tidak ada lagi status hukum yang direbut. Sudah selesai, PPP ini yang punya, lainnya itu dianggap tidak ada oleh hukum. Jadi sebaiknya islah dan saya kira sudah selesai masalah itu," ujarnya usai membuka Mukernas PPP di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (14/12).
Menurut Mahfud, ketimbang menghabiskan tenaga untuk berkonflik, PPP lebih baik rujuk . Sebab bila dipaksakan akan percuma. Keputusan hukum telah menyatakan PPP pimpinan Suharso yang sah.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengamini pernyataan tersebut. Pria yang akrab disapa Awiek ini melihat, sudah sepatutnya PPP islah. Pasalnya, tantangan politik ke depan bakal semakin berat.