Gelar profesor Megawati dinilai merusak tatanan akademik, sarat politis.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyebut gelar profesor kehormatan untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dari Universitas Pertahanan (Unhan) merusak atmosfer akademik di Indonesia. Ia meminta Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menertibkan pemberian jabatan profesor.
Selain membuat dunia akademik terkejut, Jamiluddin menyebut, untuk menyandang gelar guru besar para akademisi memerlukan proses panjang dan berliku. Pendidikannya juga harus lulusan S3 (doktor).
"Untuk profesor madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk profesor penuh diperlukan KUM 1000," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Kamis (10/6).
Jamiluddin mengatakan, KUM dikumpulkan akademisi dari unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah. Bahkan akademisi harus menulis artikel yang dimuat di Scopus.
Hingga saat ini banyak akademisi belum memperoleh jabatan profesor karena terganjal pada pemuatan artikel di Scopus. "Karena itu, para akademisi merasa tidak adil bila ada seseorang yang terkesan begitu mudahnya memperoleh jabatan profesor. Moral akademisi bisa-bisa melorot melihat realitas tersebut," ujarnya.