Desa Bersatu pimpinan Asri Anas dilaporkan ke Bawaslu karena terindikasi mempolitisasi perangkat desa untuk kepentingan Pilpres 2024.
Acara kumpul-kumpul bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), pekan lalu, berbuntut panjang. Acara yang kental dengan nuansa politis itu dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) ke Bawaslu RI.
Selain organisasi Desa Bersatu pimpinan Muhammad Asri Anas, AMPPJ juga melaporkan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka. Koordinator AMPPJ Sierra Prayuna mengatakan pihaknya membawa bukti video yang mengindikasikan adanya dukungan dari perangkat desa terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
"Kenapa calon wakil presiden? Karena Gibran adalah saat ini menjabat sebagai Walikota Solo. Karena itu walikota masuk dalam unsur penyelenggara negara," kata Sierra kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).
Gibran memang hadir dalam acara yang diiniasi Desa Bersatu itu. Desa Bersatu diklaim memayungi sejumlah organisasi, semisal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Asosiasi Kepala Desa Indonesia.
Dalam pidatonya di Silatnas Desa 2023, Koordinator Desa Bersatu, Asri Anas sempat menyinggung persepsi perangkat desa terhadap pemimpin muda. Ia menyebut usia seharusnya tak jadi parameter dalam mengukur kemampuan seseorang memimpin bangsa.