Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai sistem pemilu dengan model proporsional terbuka sarat masalah. Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menilai sistem proporsional terbuka seperti ‘kanibalisme politik'. Oleh karenanya, sistem itu perlu dievaluasi.
"Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang, hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif. Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk," kata Mu’ti kepada wartawan, Senin (2/1).
Menurut Mu'ti, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan. Ia menilai, sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.
"Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan," ujarnya.