TNI-Polri dan keluarga harus introspeksi diri, tetap tegak lurus untuk mendukung program pemerintah.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan menyebut, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan agar TNI-Polri untuk tidak ikut-ikutan dalam urusan demokrasi, sebagai sebuah peringatan keras. Menurut Farhan, sesuai konsensus 1998, TNI-Polri bertugas untuk menjaga demokrasi.
"Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju pada pernyataan presiden, tapi saya mengerti maksud beliau. Maksud beliau adalah bahwa TNI bahwa sesuai konsensus 1998, TNI itu menjaga demokrasi. Titik, sampai di situ aja. Karena di militer itu ada namanya hierarki. Dan hierarki ini kaku," kata Farhan dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (4/3).
Menurut Farhan, pernyataan Jokowi telah ditanggapi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melalui Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Dia menyatakan, TNI dan keluarga harus introspeksi diri, tetap tegak lurus untuk mendukung program pemerintah.
"Ini beliau bicara kapasitasnya mewakili Panglima TNI. Itu konteksnya tegak lurus, anggota TNI berserta keluarga. Sayangnya pernyataan Kapolri tidak ada yang bisa saya kutip. Bahwa anggota TNI dan keluarga harus tegak lurus. Itu nomor satu," ujarnya.
Implikasi politiknya, sambung Farhan, ialah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh anggota TNI dan keluarga agar tidak main-main dengan politik praktis.