Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta menegur Yaqut Cholil Qoumas.
Partai NasDem meradang dengan pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, yang menyerukan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tak memilih pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (wapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) alias Amin pada 2024. Ajakan itu dinilai tidak etis.
"Dari sisi etis dan etika, kalau yang dimaksud Amin adalah Anies-Muhaimin, rasanya tidak etis, ya. Apalagi, pakai bidah," ucap Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, dalam keterangannya, Jumat (15/9).
Terlebih, sambungnya, seruan tersebut disampaikan Yaqut sebagai pembantu presiden dalam kegiatan pemerintah, pembukaan orientasi PPPK, di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu (13/9). Baginya, pemerintah mestinya menjadi wasit yang baik dan taat dalam setiap permainan.
"Jangan mendiskreditkan orang. Apalagi, di forum pegawai negeri," katanya.
Ali pun mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Yaqut lantaran pernyataan itu menunjukkan adanya kepentingan politik praktis dalam acara pemerintah. Jika didiamkan, ia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot.