Selain itu, dikhawatirkan menggerus keterwakilan perempuan di legislatif dan melemahkan kebebasan ekspresi rakyat dalam menentukan wakilnya.
Partai NasDem meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berpikir jernih dalam memutuskan sidang uji materi (judicial review) atas sitem pemilihan umum (pemilu). Para hakim diharapkan tidak mengabulkan permohonan pemohon karena sistem proporsional tertutup akan menggerus daulat rakyat.
"Padahal, konstitusi kita sudah lebih maju [dengan] meletakkan kedaulatan rakyat tidak hanya sebagai norma konstitusional, tetapi moralitas konstitusional," ujar kata Ketua Bidang Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan, dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, penerapan sistem proporsional tertutup juga berimplikasi pada tergerusnya keterwakilan perempuan di legislatif. Padahal, sedang terjadi peningkatan, di mana kini ada 120 perempuan terpilih menjadi legislator, yang setara dengan 20,87% dari total 575 anggota DPR.
Dampak lainnya, sambung Atang, bakal melemahkan kebebasan ekpresi rakyat dalam menentukan wakilnya. Sebab, anggota dewan akan cenderung mengekor kepada partai politik (parpol) dalam sistem proporsional tertutup.
"Bagaimana kita akan membangun demokrasi jika rakyat tidak dipercaya untuk menentukan pilihannya berdasarkan keyakinannya bahkan terkesan menyumbat partisipasi politik rakyat dalam menentukan siapa akan menjadi wakilnya?" tuturnya.