Perbedaan data diharapkan tidak terjadi sekecil apapun antarlembaga pemerintah.
Komisi III DPR RI masih merasa data yang disampaikan oleh Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Srimul) terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun berbeda. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi III DPR, Selasa (11/4).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Suding, mengatakan, meski Sri Mulyani menegaskan data yang ada berasal dari sumber serupa, namun disajikan dalam rupa yang berbeda.
“Saya juga melihat sumber datanya sama. Tapi kalau lihat dari breakdown-nya sangat berbeda. Satu, lihat perspektif politik. Boleh jadi. Satu, lihat perspektif keuangan. Boleh jadi kan begitu, sehingga dibilang memang beda,” kata Sudding dalam rapat, Selasa (11/4).
Menurutnya, hal ini sangat disayangkan lantaran kedua data yang berbeda itu justru dilampirkan oleh unsur pemerintah sendiri. Padahal, kata dia, dalam lingkup kerja yang sama, seharusnya menyampaikan data yang persis supaya tidak ada kebingungan di publik.
“Ini kan antara pemerintah apalagi dalam komite yang sama dalam satu komite ada dua data yang berbeda saya kira harus disamakan,” ujar Sudding.