Pun demikian dengan oposisi, yang dinilai cenderung setengah hati menghadapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peran partai politik (parpol) dianggap masih "jauh panggang dari api" karena belum seutuhnya mencerminkan aspirasi rakyat. Peran oposisi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun demikian, setengah hati.
"'Jauh panggang dari api' antara aspirasi rakyat dan keputusan parpol di parlemen," kata Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, dalam telekonferensi, Kamis (30/12).
Dirinya lalu mencontohkan dengan penolakan terhadap publik terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang diekspresikan dengan sejumlah aksi. Namun, DPR tetap mengesahkan, padahal proses pembahasannya penuh kontroversi.
"Dan itu lagi-lagi [prosesnya] sangat cepat di masa pandemi Covid-19. Rakyat tidak bisa berdemonstrasi karena larangan lockdown, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)," tuturnya.
Pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah wajah buruk kinerja parpol lainnya. Pangkalnya, tetap dikebut proses pembahasan hingga pengesahannya sekalipun menuai penolakan secara luas.