PDI Perjuangan memprotes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menganggap kepemimpinan Joko Widodo dan Djarot Syaiful Hidayat.
PDI Perjuangan memprotes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menganggap kepemimpinan Joko Widodo dan Djarot Syaiful Hidayat sebagai pendahulu.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menginterupsi rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hari ini, Selasa (10/4).
Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP menyampaikan keberatan dengan draf rencana pembangunan Jakarta selama lima tahun kedepan yang telah disahkan karena mencatatkan program pengentasan masalah di 200 RW kumuh.
Program penuntasan masalah kemiskinan tersebut tercatat dalam RPJMD tepatnya di BAB IX halaman 100. Gembong menyampaikan bahwa angka tersebut mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencatatkan masih ada sebanyak 223 RW kumuh di Jakarta.
"Sementara saat ini sudah 2018, sudah 5 tahun. Masa 5 tahun tidak ada perubahan, jangan-jangan hanya tinggal 3 RW yang kumuh," ungkap Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).