PDIP disebut menolak membahas RUU Pemilu karena Jokowi akan menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, untuk maju Pilkada Jakarta 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan, tudingan Partai Demokrat tentang persiapan kadernya, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 lantaran menolak melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) adalah sembrono.
"Mengada-ada, spekulatif, dan sembrono. Penilaian yang tak berdasar sama sekali," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan PDIP, Arief Wibowo, saat dihubungi Alinea.id, Kamis (11/2).
Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak perlu diubah karena perlu diuji coba dulu. "Tahap keserentakan nasional 2024 harus dijalankan terlebih dahulu baru kemudian dievaluasi."
Partai Demokrat sebelumnya menilai dengan inkonsistensi PDIP dalam menolak normalisasi pilkada atau kembali dilaksanakan setiap lima tahun. Lalu menuding ada kepentingan partai banteng moncong putih di balik pembatalan revisi UU Pemilu.
Salah satu kepentingan itu, terka Wasekjen Demokrat, Irwan, soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan putra sulungnya maju dalam Pilgub Jakarta. Dalihnya, Gibran akan terlalu cepat apabila kontestasi diadakan 2022 mengingat baru memenangi Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surakarta 2020.