Ray meyakini PDIP dapat dengan leluasa melakuan negosiasi dengan Jokowi untuk menyetujui perubahan konstitusi kelima.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa disandera PDI Perjuangan jika menolak amendemen UUD 1945 terkait haluan negara.
Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur bisa menjadi pintu masuk PDIP menyandera Jokowi. Itulah sebabnya Ray meyakini PDIP dapat dengan leluasa melakukan negosiasi dengan Jokowi untuk menyetujui perubahan konstitusi kelima.
"Bisa saja aspek keuangan menjadi salah satu pintu masuk negosiasi dengan Presiden untuk amendemen. Misalnya menghambat pembangunan ibu kota baru," kata Ray di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/12).
Menurut Ray, daya tawar Jokowi di hadapan partai politik, termasuk PDIP, pada saat ini cenderung lemah. Situasi tersebut berbeda dengan periode awal kepemimpinannya. Hal itu karena adanya indikasi turunnya dukungan publik akibat beberapa isu, seperti revisi Undang-Undang KPK dan pemberian grasi narapidana kasus korupsi.
Dengan begitu, PDIP yang merupakan salah satu inisiator amendemen akan dengan leluasa melakukan negoisiasi.