Alih-alih mendulang suara, pengangkatan Iwan Bule sebagai PJ Gubernur Jabar, memperburuk hasil survei calon yang berlatar belakang Polri.
Pembahasan mengenai netralitas TNI/ Polri belakangan mengundang beragam pro dan kontra. Hal itu berawal dari diangkatnya M. Iriawan yang merupakan anggota Polri aktif, sebagai PJ Gubernur Jawa Barat (Jabar). Ditambah dengan keputusan Kapolri untuk membebastugaskan Wakapolda Maluku, yang diduga melakukan pengarahan dukungan kepada salah satu calon berlatar belakang Polri.
Netralitas TNI/ Polri dalam ajang pesta politik ini dianggap sejumlah tokoh tidak semudah apa yang digaungkan. Penggiringan suara massa pada kehendak penguasa justru diklaim menjadi latar ditunjuknya Iriawan. Dengan latar militer yang dimiliknya, ada tudingan Iriawan mampu mendongkrak elektabilitas dari calon berlatar serupa.
“Setiap era atau rezim pemerintah selalu muncul, menggiring Polri pada kehendak penguasa, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Yang terparah sekarang ini,” ujar Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane pada Jumat (22/6).
Pengangkatan Iwan Bule tidak hanya akan memperburuk citra institusi Polri di mata masyarakat. Namun juga akan membuat peserta pilkada Jabar yang berasal dari Polri tidak akan memenangkan suara. Dari hasil survei yang telah dilakukan IPW bahkan menunjukkan, keengganan masyarakat memilih calon tersebut.
“Hasil survei kita justru suara partai tertentu itu jeblok di mana-mana. Kenapa? Karena masyarakat muak melihat situasi ini, masyarakat marah, mereka melakukan perlawanan,” kata Neta.