Isu penundaan Pemilu 2024 kembali mengemuka setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU.
Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak membiarkan segelintir pihak yang mengupayakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Jika teralisasi, prestasi pemerintah akan berakhir sia-sia.
"Penundaan pemilu ini akan menjadi aib. Ini akan menjadi cacat sejarah bagi pemerintahan Bapak Jokowi," ucap koordinator juru bciara Demorkat, Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (14/3).
Menurutnya, Jokowi harus belajar dari perjuangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang berusaha melaksanakan pemilu langsung untuk pertama kalinya. Pun demikian dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menggelar pemilu per 5 tahun sesuai mandat konstitusi.
"Kita akan melupakan semua jasa baik beliau (Jokowi, red) dan yang diingat adalah aib, gagal melaksanakan pemilu tepat waktu. Tentunya ini kita tidak inginkan," kata Herzaky.
Isu penundaan Pemilu 2024 kembali mengemuka setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pangkalnya, salah satu amar putusan hakim memerintahkan sisa tahapan "pesta demokrasi" tidak dilanjutkan, tetapi justru dimulai dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.