Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berlawanan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berlawanan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak emosional menolak wacana amandemen UUD 1945, terutama soal penambahan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut dia, sikap Jokowi tersebut muncul karena informasi terkait perubahan konstitusi yang ke-5 ini tidak lengkap.
"Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Basarah usai diskusi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).
Basarah mengakui partainya, PDIP merupakan salah satu pengusul amandemen. Saat ini, kata dia, MPR tengah meminta masukan dari semua pihak untuk melakuan perubahan UUD 1945. Adapun PDIP, kata dia, hanya mengusulkan amandemen terbatas untuk haluan negara.