DPR dianggap memaksakan kehendak, membahas undang-undang secara sembunyi-sembunyi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi, menyebut persepsi publik terhadap kinerja legislasi DPR cenderung rendah. Penyebab utamanya karena pembuatan undang-undang dinilai kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau muncul tiba-tiba.
"UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK misalnya. Itu sebenarnya pembahasanya cukup lama. Ini memunculkan demo yang begitu massif. Pada akhirnya persepsi publik terhadap DPR menjadi rendah. DPR dianggap memaksakan kehendak, membahas undang-undang secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba disahkan," kata Johan Budi dalam diskusi daring 'Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi', Rabu (19/5).
Menurut Johan, munculnya anggapan publik bahwa DPR melakukan pembahasan sembunyi-sembunyi menyebabkan keterbelahan antara masyarakat dengan para wakil rakyat. Dalam revisi UU KPK misalnya, kata Johan, DPR dianggap sebagai lembaga yang tidak mewakili konstituennya.
Padahal, kata Johan, proses pembuatan UU di DPR memakan waktu yang lama, termasuk melibatkan banyak pihak. Baik akademisi, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sebagainya. "Seolah-olah ada dua kutub antara masyarakat dan DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat," ujarnya.
Persepsi publik yang rendah terhadap DPR lainnya soal keterbukaan data. Meski sedikit mempertanyakan anggapan masyarakat, namun Johan menilai hal ini perlu diperbaiki oleh lembaga DPR ke depannya.