Nasir Djamil membandingkan pelarangan buka bersama dengan kegiatan pemerintahan saat ini yang sudah tak pernah menggunakan masker.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mencurigai adanya agenda terselubung di balik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat berbuka puasa bersama (bukber) di lingkungan kementerian, lembaga. Pelarangan itu dengan alasan menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.
"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (24/3).
Politikus PKS itu mengatakan, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini saat melakukan kegiatan.
Selain itu, rapat-rapat di DPR juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker. Alhasil, Nasir curiga ada motif lain dibelakang larangan buka puasa bersama pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga di tahun politik.
Nasir juga menegaskan, larangan buka puasa bersama bagi pejabat sangat kontras dengan menyelenggarakan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat kementerian/lembaga. Bahkan, pesta pernikahan anak Jokowi di Solo, kata dia, menghadirkan banyak tamu undangan.