Kondisi BRIN saat ini dipandang akibat pemerintah salah urus kelembagaan riset.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengaku prihatin mengetahui anggaran riset nasional tahun ini yang dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya Rp2,2 triliun. Menurut Mulyanto, angka ini terendah sepanjang sejarah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek nasional.
Mulyanto menilai, rendahnya alokasi anggaran riset karena BRIN tidak mampu mengonsolidasi program semua lembaga riset di bawah naungannya. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dianggap tidak memiliki visi besar dalam mengembangkan riset nasional.
"Terjadi kontraksi anggaran riset yang dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp 24,9 triliun atau 0,20 persen terhadap PDB. Kini merosot tinggal hanya sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01 persen terhadap PDB. Menciut lebih dari satu per dua puluh kalinya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/2).
Mulyanto mengaku heran dengan minimnya alokasi anggaran riset kali ini. Padahal, kata dia, BRIN duduk dua orang Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Keduanya, tegas Mulyanto, berwenang mengatur anggaran dan perencanaan pembangunan nasional. Namun, anehnya anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya malah minim.