PKS mengkritik rencana pencabutan materi khilafah dan jihad pada buku pelajaran sekolah oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik rencana pencabutan materi khilafah dan jihad pada buku pelajaran sekolah oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menurut dia, rencana itu hanya menimbulkan kegaduhan.
"Menag baiknya jangan buat bising tanpa menyelesaikan masalah. Radikalisasi tidak selesai dengan respons yang parsial dan tidak sistematis," ujar Mardani saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (10/12).
Mardani mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun solusi menangkal radikalisme. Ia juga meminta pemerintah mendengarkan aspirasi dari publik terlebih dahulu. "Mari duduk bersama bahas radikalisasi atau yang lain agar bisa bergerak dengan sistematis dan solutif," kata dia.
Dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar, Kemenag diketahui berencana merevisi konten-konten ajaran berisi khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.
Disebutkan dalam SE itu, Kemenag merevisi kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) untuk pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah. Kebijakan itu ditargetkan efektif berlaku pada tahun ajaran 2020/2021.