Secara undang-undang, Luhut sama sekali tidak membidangi urusan pemerintahan daerah dan kepala desa.
Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, menyoroti kehadiran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marivest), Luhut Binsar Pandjaitan dalam kegiatan Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta.
Diketahui, selain Menteri Desa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Luhut juga hadir di acara tersebut.
"Beliau (Luhut) sedang merangkap Menteri Desa kah?," kata Andreas saat dihubungi Alinea.id, Kamis (31/3).
Sekedar informasi, kehadiran Luhut dalam acara tersebut memang dipertanyakan. Apalagi dia dikenal publik sebagai sosok yang getol mendorong penundaan Pemilu 2024. Padahal, secara undang-undang, Luhut sama sekali tidak membidangi urusan pemerintahan daerah dan kepala desa.
Selain itu, Andreas juga mempertanyakan rencana deklarasi untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode. Andreas, dalam hal ini menyinggung legalitas Apdesi, lantaran muncul surat pernyataan Apdesi lainnya yang menyebut jika kegiatan Siltasnas DPP Apdesi di Istora Senayan, Jakarta adalah ilegal.