BPK diminta melakukan audit untuk menelusuri ada atau tidaknya penyimpangan terkait kebijakan kontroversi tersebut.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengkritisi 400 orang tim bayangan yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk membantu kementeriannya. Menurut Mu'ti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit untuk menelusuri ada atau tidaknya penyimpangan uang negara terkait kebijakan kontroversi tersebut.
"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan," kata Mu'ti kepada wartawan, Selasa (27/9).
Mu'ti mengatakan, baru pertama kali mendengar istilah 'tim bayangan' dalam sebuah kementerian sepanjang sejarah Indonesia. Dia pun mengaku heran ada tim tersebut padahal sudah banyak sekali pejabat yang berada di lingkungan kementerian.
"Jumlahnya ratusan dan semuanya digaji jutaan. Padahal, secara struktural, di lingkungan kementerian banyak sekali pejabat, mulai sekjen, dirjen, direktur, biro, dan staf, yang berjumlah ribuan," kata Mu’ti.
Saat rapat kerja dengan Komisi X DPR, Nadiem sebelumnya telah menjelaskan terkait 400 orang sebagai tim bayangan di kementeriannya. Namun, Nadiem meluruskan beberapa hal kepada masyarakat mengenai masalah tersebut.