Polemik UU Ciptaker, semestinya Presiden Jokowi memberikan tempat yang sama baik kelompok pendukung, maupun kontra.
Salah satu variabel yang menentukan puas atau tidak masyarakat terhadap demokrasi adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan, itu terlihat dari bagaimana Presiden meng-handle mereka yang kecewa dengan performa sistem tersebut.
Burhanuddin mencontohkan polemik Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut dia, semestinya Presiden Jokowi memberikan tempat yang sama, baik kelompok pendukung maupun yang kontra.
"Mereka yang kontra pasti punya argumen, harusnya jangan didekati dengan cara-cara yang kurang demokratis. Jadi, ini saatnya Presiden Jokowi untuk mendengar kelompok-kelompok yang tidak setuju," kata Burhanuddin dalam diskusi daring, Minggu (25/10).
Menurut dia, sikap tersebut diperlukan lantaran saat ini Presiden Jokowi terkesan lebih sering berkonsultasi dengan pihak pendukung UU Ciptaker. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat adat yang keberatan sama regulasi sapu jagat.
Burhanuddin berpendapat, memberikan porsi yang sama terhadap kelompok kontra UU Ciptaker penting dilakukan agar ketidakpuasan terhadap proses legislasi dan substansi dapat diminimalisir. Jika kondisi itu terjadi, imbuhnya, efeknya bisa menyasar pada anggapan demokrasi Indonesia.