Keterwakilan perempuan sebagai amanat konstitusi dan amanat UU Pemilu belum tercapai hingga saat ini.
Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menyebut keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu masih rendah. Wakil Direktur Puskapol UI Hurriyah mengatakan bicara mengenai keterwakilan perempuan kerap kali dibenturkan dengan isu lain, seperti kapasitas dan kompetensi.
Menurutnya pernyataan-pernyataan semacam ini sering menihilkan bahwa tidak ada persoalan antara keterwakilan dan kapasitas perempuan. Hurriyah menyebut isu keterwakilan perempuan tidak banyak diangkat oleh para politisi.
"Kalau kita lihat, pernyataan-pernyataan publik dibuat politisi hampir tidak menyentuh aspek atau isu keterwakilan perempuan," ungkap Hurriyah dalam Diskusi Publik: Catatan Publik Untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Minggu (6/2).
Dia mengatakan isu yang banyak diangkat dan berkembang adalah mengenai rekam jejak kepemilihan yang kuat atau orang-orang yang layak dipercaya, punya kreativitas dan solusi menyelesaikan permasalahan. Apalagi Pemilu 2024 dianggap Pemilu yang punya kompleksitas dan beban yang luar biasa.
"Yang menarik ada politisi tekankan moralitas kandidat dan kandidat yang tidak punya beban di masa lalu dan selesai dengan dirinya sendiri," ucapnya.