Rapor merah pemerintahan Jokowi di bidang hukum

Menggenjot pembangunan infrastruktur dan penerbitan paket kebijakan ekonomi, Presiden Joko Widodo dinilai alpa terhadap upaya penegakan hukum dan demokrasi. Dari segi laju pembangunan, tercatat sejumlah proyek berhasil dirampungkan. Ia juga memangkas sejumlah birokrasi untuk kemudahan berinvestasi para investor. Namun tidak untuk penegakan hukum.

Berdasarkan survei Poltracking Indonesia bulan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta pelayanan kesehatan yang terjangkau melebihi 50%. Perinciannya, tingkat kepuasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 66,5%, sedang pelayanan kesehatan 61,2%. Sementara dalam bidang penegakan hukum hanya berkisar 53,1%. Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, hal tersebut mengindikasikan kepuasan publik cukup rendah karena masih di bawah 60%.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, fokus utama yang dilakukan pemerintah memang menggenjot pembangunan infrastruktur bidang ekonomi dan infrastruktur fisik. Alhasil, ketimpangan sangat jelas terasa, terutama dalam pembangunan sektor penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan tiang-tiang demokrasi.

Pernyataan Donal bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan catatan ICW, angka Corruption Perception Index (CPI) di Indonesia mengalami stagnasi. "Angkanya tidak meningkat sejak dua tahun yang lalu," katanya,

Lebih lanjut, terkuncinya elektabilitas presiden petahana yang hanya bertengger di angka 45%, jadi indikasi ada ketidakpuasan publik di beberapa sektor. Pembangunan infrastruktur yang masif tak cukup jadi alat untuk mendongkrak keterpilihan Jokowi. Tak heran jika kemudian gerakan protes tumbuh subur, hoaks bernada miring pada pemerintah pun bertaburan di media sosial.