Prabowo berencana mendongkrak jumlah kementerian. Aroma politik dagang sapi tercium.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian yang beroperasi di Indonesia, dari 34 menjadi 41 kementerian. Rencana itu sudah mendapat dukungan dari parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, semisal Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut penambahan kementerian dimungkinkan lewat revisi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Alternatif lainnya ialah Prabowo menenerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang atau perppu setelah dilantik pada Oktober mendatang.
Wacana penambahan pos menteri itu ditengarai bagian dari politik dagang sapi. Prabowo butuh tambahan pos pejabat untuk mengakomodasi gemuknya koalisi parpol pendukung pemerintah. Apalagi, NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diisukan akan segera merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Itu (mengakomodasi kepentingan politik) artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, tapi kabinet yang lebih politis," ujar eks Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Tak hanya itu, Prabowo juga harus "membalas jasa" tokoh-tokoh nonparpol yang turut mengantarkannya duduk di kursi RI-1. Pada Pilpres 2024, setidaknya ada 270 politikus dan tokoh yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, termasuk di antaranya dua eks politikus PDI-Perjuangan Maruara Sirait dan Budiman Sudjatmiko.