Mahfud kian aktif mengkritik rezim penguasa lewat Twitter, Instagram, dan siniar Youtube.
Lewat beragam platform media, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD semakin rajin mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teranyar, Mahfud mengkritik kebijakan pemotongan gaji karyawan swasta sebesar 3% untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) .
Menurut Mahfud, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut. Apalagi, mayoritas pekerja terkesan tak sepakat dengan program itu. Ia menyebut hitung-hitungan potongan yang ditetapkan pemerintah juga tak masuk akal.
"Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal," ujar Mahfud lewat akun X terverifikasi, @mohmahfudmd, Jumat (31/5).
Mahfud mencontohkan situasi yang mungkin dialami seorang pegawai yang bergaji Rp5 juta. Dalam 10 tahun, duit untuk membeli rumah dari potongan Tapera hanya Rp100 juta. "Untuk sekarang pun Rp100 juta tak akan dapat rumah. Apalagi, 30 tahun mendatang," imbuh Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud juga sempat mengkritik rencana pemerintah dan DPR membahas RUU Penyiaran yang memuat larangan penayangan produk-produk jurnalisme investigatif. Mahfud menyebut pasal terkait itu "keblinger". "Masa media tidak boleh investigasi," ujar Mahfud.