Saat SBY mengeluhkan fenomena perwira TNI aktif di pos sipil

Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar prajurit TNI aktif  mundur ketika masuk dalam dunia politik atau pemerintahan. Pernyataan itu diutarakan SBY dalam pengarahan kepada seluruh kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2). 

SBY menceritakan pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI setelah Orde Baru runtuh. Sebagai bagian dari upaya mereformasi militer, SBY dan timnya membuat kebijakan yang mewajibkan TNI aktif mundur jika ingin terlibat dalam pemerintahan.

"Kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi. Kalau masih jadi jenderal aktif, misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun,” kata mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.  

SBY mengungkapkan kebijakan itu juga diikuti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulungnya. Meskipun baru diangkat menjadi Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning pada 2015, AHY memutuskan keluar dari TNI dan melepas jabatannya saat diusung menjadi calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Pernyataan SBY direspons Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F Paulus. Menurut Lodewijk, pemerintah sedang membahas regulasi yang mengatur penempatan TNI aktif di jabatan sipil.