Abdul Mu'ti mengharapkan agar semua pihak memikirkan konsekuensi politik dan moral dalam kontruksi ketatanegaraan.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan, banyak spekulasi yang beredar mengenai latar belakang parpol mewacanakan pemunduran pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Banyak spekulasi. Sebagian menyebut inisiasi dari partai politik itu sendiri. Tetapi saya mendengar suara-suara angin, yang bisa jadi angin ribut, mengenai adanya aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya. Orang tertentu ini tidak boleh disebutkan namanya. Tetapi saya sempat berkomunikasi dengan beberapa pihak katanya ada tekanan dari pihak tertentu kepada parpol agar bersuara tentang penundaaan Pemilu 2024," jelas dia dalam webinar Tolak Penundaan Pemilu 2024, Sabtu (26/2).
Dia pun berspekulasi kemungkinan terjadinya amandemen UUD untuk merealisasikan itu. Tetapi, jika itu menjadi pilihan, Abdul Mu'ti mengharapkan agar semua pihak memikirkan konsekuensi politik dan moral dalam kontruksi ketatanegaraan dan pertimbangan lain yang menyangkut kepentingan bangsa secara keseluruhan.
"Saya secara pribadi khawatir perpanjangan dan penundaaan pemilu akan berdampak pada semua jabatan politik dan jabatan publik yang terkait dengan itu. Sekaligus akan menimbulkan stigma politik yang sangat serius pada masa depan politik indonesia. Terus bagaimana nasib kepala daerah yang habis masa jabatannya karena pilkada baru dilakukan setelah pilpres?" tanya dia.
Dia menambahkan, persoalan menjadi serius ketika tidak ada pilkada dan semua daerah diisi oleh orang yang ditunjuk pemerintah. Apalagi jika penundaan pilpres dilakukan hingga 2027, yang artinya pejabat kepala daerah tersebut akan berkuasa lima tahun alias satu periode.