Sejumlah anggota DPR merasa modal yang mereka keluarkan saat nyaleg tak akan kembali jika hanya berkantor di Senayan selama lima tahun.
Usul memperpanjang siklus pemilu hingga sepuluh tahun mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara perwakilan masyarakat sipil, pemerintah, dan DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Oktober lalu. Usul itu diutarakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Muslim Ayub di sela-sela RDP.
Menurut Muslim, siklus pemilu lima tahunan terlalu pendek. Dalam waktu lima tahun, caleg atau kepala daerah belum tentu bisa mengembalikan modal yang mereka keluarkan untuk berlaga pada kontestasi elektoral. Padahal, untuk maju jadi caleg DPR RI saja membutuhkan biaya di atas Rp20 miliar.
"Apa salahnya barangkali pemilu ini digelar sepuluh tahun sekali, ya kan? Karena untuk lima tahun ini, pimpinan, kita ini (sebentar lagi sudah) 2025. Tahun 2026 itu udah dekat. Tahun 2027 udah mulai pemilu lagi," kata Muslim.
Muslim menegaskan usul memperpanjang siklus pemilu itu berasal dari opini pribadi. Dalam RDP, ia tak berbicara atas nama NasDem. "Mohon maaf, rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang Rp10 miliar," imbuhnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro setali tiga uang. Darori berkelakar bahwa anggota DPR yang hadir dalam RDP saat itu termenung dan memikirkan cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk maju nyaleg. "Termasuk sayalah itu," kata dia.