Perlu ada tambahan insentif bagi parpol yang berani mengambil sikap sebagai oposisi pemerintah di parlemen.
Partai politik (parpol) perlu diberikan insentif supaya berani mengambil sikap sebagai oposisi pemerintah di parlemen. Urusan duit operasional kerap jadi ganjalan bagi parpol untuk berani berseberangan dengan kubu koalisi pendukung penguasa. Salah satu cara ialah dengan menambah dana parpol bagi kelompok oposisi.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi merespons pernyataan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK menyebut tak ada satu partai pun di Indonesia yang didirikan dengan niat untuk jadi oposisi.
"Sistem kepartaian kita tidak memberikan insentif, terutama bagi partai oposisi. Jadi, banyak kerugian, terutama dari sisi finansial. Kalau jadi oposisi, itu sulit mencari akses kekuasaan," kata Burhanuddin dalam sebuah wawancara dengan Kompas TV.
Saat jadi pembicara dalam acara "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3), JK mengatakan semua partai ingin jadi bagian dari pemerintahan.
Ia mencontohkan bagaimana Golkar merapat ke kubu pemerintahan Jokowi-JK usai Pilpres 2014. Padahal, Golkar tak mengusung pasangan Jokowi-JK. "Bagi partai, oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang (pemilu), maka jadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan," kata JK.