76% publik Indonesia lebih menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat, 76% publik Indonesia lebih menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem ini menjalankan pemilihan oleh warga terhadap partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih atau rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, 15% warga yang menginginkan sistem proporsional tertutup di mana yang dipilih hanya partai, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai. Masih ada 9% yang tidak punya sikap.
"Mayoritas publik nasional dan massa pemilih semua partai menginginkan pemilihan umum (pemilu) tetap menggunakan sistem proporsional terbuka," katanya dalam keterangan, Senin (12/6).
Menurutnya, hasil ini konsisten dalam 4 kali survei. Persisnya, pada Januari 2023, Februari 2023, 2-5 Mei 2023, dan 30-31 Mei 2023.
Deni juga menunjukkan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan aspirasi mayoritas di setiap massa pemilih partai. Termasuk pada massa pemilih PDIP debgan jumlah 69%.