Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengungkap mayoritas publik tidak menyetujui pilkada tidak langsung.
Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengungkap mayoritas publik tidak menyetujui pilkada langsung digantikan dengan tidak langsung.
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan ada kecenderungan di kalangan elite politik yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah pada sistem lama dipilih oleh DPRD.
Menurut dia, isu itu tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada April 2019, sebanyak 96% masyarakat Indonesia menganggap pemilihan kepala daerah secara langsung itu sangat penting.
"Jadi kalau ada gerakan untuk mengembalikan sistem ini ke pemilihan oleh DPRD, apalagi kepala daerah dipilih langsung oleh presiden, itu secara langsung melawan kehendak publik," kata Saidiman di Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut dia, munculnya isu pemilihan tidak langsung ditengarai lantaran adanya kepentingan super elite atau para ketua partai politik (parpol). Ketua parpol itu, kata dia, yang kemudian menimbulkan oligarki di tubuh parpol.