Ketatnya aturan membatasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh partai politik (parpol).
Pengelolaan keuangan oleh partai politik (parpol) bukan hal mudah. Terdapat berbagai kesulitan dalam mengelolanya, terutama kontrol dan akses atas sumber daya finansial yang menguntungkan parpol dan kandidat dalam kontestasi elektoral.
Parpol juga masih tergantung pada elite atau konglomerasi tertentu dalam mengelola keuangannya. Imbasnya, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi indikator penting dalam mengembalikan marwah sekaligus menghilangkan korupsi, sangat minim dipraktikkan.
Meskipun demikian, menurut Sekertaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, reformasi pendanaan politik di daerah sudah dilakukan meskipun masih didapati beberapa persoalan. Bantuan negara yang naik masih kecil jumlahnya, contohnya.
"Dan secara umum, sebetulnya dari sisi regulasi, semua sudah memenuhi syarat. Misalnya, pembatasan sumbangan itu ada dan transparansi donatur juga ada, malah ketat banget. Misalnya, untuk menyumbang itu, kemudian harus ada NPWP dan segala macam. Yang pada akhirnya semakin ketatnya justru membatasi upaya untuk melakukan tranparansi, tetapi yang sama juga memberikan peluang bagi partai politik dan kandidat untuk membuat laporan yang sekadar memunuhi syarat," tuturnya dalam webinar, Rabu (26/10).
Danang menambahkan, sistem integritas parpol juga mengalami perubahan positif. Sebab, hal itu menjadi prosedur agar negara memberikan insentif tambahan bantuan keuangan kepada parpol.