Dana partai politik yang diberikan negara berbeda-beda di tingkat daerah dan tingkat provinsi.
Masih ingat ribut-ribut mahar politik yang diungkap La Nyalla yang dimintai uang hingga Rp 40 miliar agar bisa menerima rekomendasi sebagai calon Gubernur Jawa Timur? Pengakuan La Nyalla kembali mengingatkan kalau biaya untuk menjadi calon legistatif atau calon kepala daerah hingga calon kepala negara amat mahal.
Tingginya ongkos politik dari sistem demokrasi bangsa ini dinilai wajar. Sebab butuh dana besar untuk mendapat kandidat terbaik bagi rakyat.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Demokrasi August Mellaz menyebut setidaknya ada tiga alasan yang membuat ongkos politik terbilang besar. Pertama, karena partai membutuhkan dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari pendidikan politik hingga seleksi kandidat.
Kedua, setiap kandidat juga harus membiayai pencalonannya yang seringkali tidak selalu didukung oleh partai. Ketiga, penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan biaya tidak kalah besar.
Padahal idealnya, ongkos politik berasal dari bantuan negara. Memang Indonesia pascareformasi telah memberikan bantuan dana negara ke partai politik (parpol) didasarkan perolehan suara. Hanya saja, pendanaan partai di Indonesia tidak memiliki paradigma yang jelas.