Dukungan kepada Jokowi-Maruf bukan untuk mendapat perlindungan hukum.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan garansi kebal hukum terhadap kepala daerah yang bermasalah. Menurutnya, dukungan diberikan kepala daerah kepada Jokowi karena berdasarkan prestasi dan rekam jejak.
"Dukungan untuk Pak Jokowi harus diberikan atas sebuah kesadaran kinerja dan prestasi. Bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Senin (19/11).
Pernyataan Hasto ini terkait penangkapan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando oleh KPK. Remigo yang menyatakan dukungan pada Jokowi-Maruf, ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Minggu (18/11) kemarin.
Menurut Hasto, presiden tak memiliki wewenang untuk campur tangan terhadap masalah hukum yang membelit kepala daerah. Penanganan kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga dilakukan independen tanpa intervensi presiden.
"Apa yang dilakukan KPK itu bersifat independen, bersifat merdeka. Kalau dilihat konfigurasinya, (tidak hanya) pendukung Pak Jokowi (yang ditangkap oleh KPK), semuanya sama," kata Hasto menjelaskan.