Anggota DPR tuding Kepala BPOM bohongi publik, berpolitik sikapi pengembangan vaksin Nusantara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lakukan kebohongan publik dengan mengumbar pernyataan hasil penelitian vaksin Nusantara terkait temuan 71,4% relawan alami kejadian tidak diinginkan (KTD). Padahal, kata politikus Partai Golkar itu, temuan penelitian vaksin Nusantara itu telah dibahas dan disepakati bukan masalah serius.
"Kok tiba-tiba digambarkan bermasalah. Itu yang kemudian saya cek ke peneliti lagi di Semarang. Mereka itu nelongso, mereka bilang gini loh 'kok bisa ya Kepala BPOM itu menipu publik ya, data yang kami berikan A dibilang jadi B gitu,' dan membuat publik jadi khawatir dengan vaksin Nusantara. Sehingga saya sampaikan ini bisa masuk kategori pembohongan publik loh. Kepala BPOM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," kata Melki, dalam program talkshow Trijaya FM, yang disiarkan secara daring, Sabtu (17/4).
Tak hanya itu, Melki juga menilai lembaga BPOM kerap bersikap politis sikapi pengembangan vaksin Nusantara. Lembaga independen yang bergerak di sektor medis itu dianggap kumpulkan para tokoh untuk mendukung langkah penghentian uji klinis tahap dua vaksin Nusantara.
"Jadi sekarang BPOM sudah main-main politik juga sekarang. Jadi mereka bilang kita berpolitik, mereka yang berpolitik. DPR itu lembaga politik, ya kita masih punya putusan sikap politik. Tetapi kami bersikap seperti iti berbasis data ilmiah, scientific baik dari RS Kariadi maupun DPR RI yang audah dicek, kita uji, kita perdebatkan sampai kesimpulan ini layak dilanjutkan dan diteruskan ke uji klonis tahap 2," ujar Melki.
Ia merasa janggal dengan kampanye Save BPOM. Baginya, gerakan tersebut tidak dapat dibenarkan. "Ini kan aneh. Jadi lembaga negara, kumpulkan tokoh hanya mendukung dia, membela hal-hal yang memang sudah kita bongkar," pungkasnya.