Selama dua periode pemerintahannya, Jokowi dinilai gagal memadamkan bara konflik di Papua.
Selama dua periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung mampu memadamkan bara konflik di Papua. Hingga kini, sebagian wilayah di Papua masih terkategori daerah operasi militer. Kontak senjata antara militer dan Tentara Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun terus berulang.
Konflik kian parah lantaran pemerintah kerap mengirimkan pasukan bersenjata tanpa seizin DPR. Pada Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa operasi untuk perang maupun bukan untuk perang harus berdasarkan keputusan politik negara.
Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad menilai Papua terus membara lantaran pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik. Padahal, sudah banyak riset yang merekomendasikan pendekatan dialogis untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih.
"Alih-alih melakukan itu, justru yang kami lihat dalam sepuluh tahun terakhir ini mirip dibanding pemerintah sebelumnya yang kemudian dilakukan penebalan pasukan militer di sana. Bahkan, Jokowi banyak membangun instalasi militer di Papua," ucap Hussein kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Hussein menduga konflik di Papua sengaja dipelihara demi kepentingan bisnis elite-elite pengusaha dan politik di pusat. Apalagi, jika dibandingkan, TNI punya jumlah pasukan yang jauh lebih besar dan persenjataan yang lebih canggih ketimbang Tentara Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).