Yang tersirat dari instruksi "boikot" retret kepala daerah ala Megawati

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan supaya kader-kader PDI-P yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Instruksi Megawati itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2).

Juru bicara PDI-P Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA) tak lama setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku, sejak Desember 2024.

Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah asal PDI-P yang sukses memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri. 

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai instruksi Megawati merupayakan upaya menjaga soliditas kader. Surat instruksi itu juga merupakan upaya PDI-P mengecek loyalitas kader di tengah terpaan badai politik. 

"Jadi, semacam usaha proteksi politik untuk menjaga soliditas partai. Megawati perlu cek ombak dengan surat perintah itu untuk tahu siapa saja kadernya yang menjabat kepala daerah, mana yang masih loyal atau tidak," kata Zaki kepada Alinea.id, Jumat (21/2).