10 provinsi produsen padi rawan terkena banjir

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami banjir di Februari 2023. Di antaranya merupakan provinsi penghasil beras di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Banten, dan Nusa Tenggara Barat, yang diperkirakan sebagian wilayahnya berpotensi banjir rendah, menengah, hingga tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sejumlah provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi surplus padi, yaitu masing-masing produksinya di 2022 sebesar 9,62 juta ton, 9,68 juta ton, 9,57 juta ton, dan 5,34 juta ton.

Sedangkan dari data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, pada Februari 2023 diperkirakan produksi padi mencapai 7,5 juta ton gabah kering giling (BKG) atau setara dengan 4,32 juta ton beras. Jumlah ini menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, adalah produksi yang sangat besar.

“Ini produksi yang sangat besar. Panen raya dari proyeksi BPS dimulai Februari, lebih awal dari perkiraan semula yaitu Maret. Dari 4,32 juta ton itu, berarti ada surplus 1,81 juta ton setelah dikurangi kebutuhan konsumsi Februari sebesar 2,51 juta ton,” kata Khudori saat dihubungi Alinea.id, Rabu (11/1).

Ia menilai, potensi dari hasil panen raya ini harus dijaga dan dipastikan tidak terganggu oleh banjir, sehingga tidak berujung gagal panen atau puso. Jika terjadi puso, maka seharusnya luasan puso bisa ditekan seminimal mungkin. Melihat laporan BPS, pada 2019 luas lahan puso sekitar 389,18 hektare (ha) dan kemudian menurun di 2020 menjadi 243,13 ha.

Melihat potensi banjir di beberapa provinsi penghasil beras dan prediksi panen raya di Februari, Khudori pun mengingatkan agar petani dan pemangku kepentingan bisa menyiapkan mitigasi potensi banjir. Mitigasi tersebut dapat berupa kesiapan embung dan irigasi dan pemanfaatan varietas tahan genangan atau banjir yang telah disadari sejak awal dan dipraktikan dalam budi daya.

“Mitigasi disiapkan jauh-jauh hari agar dampak banjir tidak terlalu berat. Idealnya, potensi banjir semacam ini sudah dihitung sejak awal tanam pada Oktober hingga November 2022,” tuturnya.

Selain mitigasi, upaya lainnya yang penting menurut Khudori, adalah perlindungan dalam bentuk asuransi. Sehingga jika banjir terlanjur terjadi, maka petani bisa memperoleh ganti rugi dari asuransi. Ia juga bilang, penting bagi para pemangku kepentingan untuk menggalakkan penetrasi asuransi pertanian, salah satunya dengan mempromosikan contoh-contoh petani yang terlindungi asuransi.

Bantuan bagi petani berikutnya adalah pada pengeringan. Khudori menyampaikan, di musim hujan saat ini biasanya matahari tidak bisa diandalkan sebagai pengering gabah, sehingga diperlukan bantuan dryer atau mesin pengering bagi kelompok tani, koperasi, dan BUMDes.