110 pemerintah daerah inisiasi pembentukan satgas P2DD

Satgas P2DD akan mendorong kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan ETPD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) melalui Keputusan Presiden No.3/2021.

Pembentukan satgas P2DD tersebut telah diinisiasi oleh 110 daerah, dari 542 daerah otonomi yang ada di Indonesia.

"Sudah ada 110 dari 542 daerah otonomi yang telah menginisiasi pembentukan PP2DD," katanya dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (5/3).

Namun demikian, dia berharap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tersebut dapat diaplikasikan di 542 daerah otonomi tanpa terkecuali, untuk mendukung pembentukan masyarakat yang inklusif dan mempercepat transformasi digital.

“Kami berharap akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dapat dilakukan di seluruh Indonesia,“ ujarnya.

Menurut Airlangga, Satgas P2DD akan mendorong kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) dan implementasi sistem percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Dengan terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Sekaligus pendorong peningkatan produktivitas dan mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi," ucapnya.

Karena itu pemerintah mendorong terciptanya kolaborasi yang solid dari semua pemangku kepentingan dan stakeholder terkait untuk mewujudkan transformasi digital ini demi percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.