Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan sektor pariwisata mengalami hantaman yang sangat keras akibat pandemi Covid-19.
Hingga saat ini, hampir seluruh destinasi wisata di Indonesia tutup. Lebih dari 7.000 hotel tidak beroperasi. Sementara hotel yang beroperasi, bertahan dengan tingkat okupansi di bawah 5%.
"Ini situasi yang sangat berat. Di Indonesia, hampir semua destinasi wisata, fasilitas, dan hiburannya, tutup karena Covid-19. Lebih dari 7.000 hotel sekarang ditutup. Beberapa hotel yang buka, mencoba bertahan dengan okupansi di bawah 5%," katanya dalam diskusi online, Jumat (15/5).
Tak hanya itu, pandemi yang juga telah mengganggu industri penerbangan turut berimbas terhadap sektor pariwisata. Ratusan pesawat terbang kini mangkrak di bandara akibat turunnya pergerakan penumpang dan penerapan pembatasan sosial atau social distancing.
Terpukulnya industri pariwisata, juga menyebabkan terganggunya para pekerja di sektor ini. Wishnutama menyebutkan, lebih dari 13 juta pekerja di sektor pariwisata terdampak langsung. Sekitar 34 juta pekerja di sektor pendukung juga mengalami efek yang sama.
"Lebih dari ratusan pesawat terhenti di bandara. Lebih jauh, pandemi menyebabkan 13 juta pekerja di sektor pariwisata terdampak langsung, dan ditambah 34 juta pekerja lainnya yang tidak terdampak langsung oleh pandemi," ucapnya.
Pandemi, bagaimanapun telah mengubah pola hidup manusia. Untuk itu, lanjutnya, sektor pariwisata harus beradaptasi dengan situasi yang disebut new normal ini.
Dia mengatakan, sektor pariwisata akan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam skema bisnisnya. "Sektor pariwisata harus beradaptasi dengan kondisi ini. Kami harus bisa membuat strategi bisnis model dengan kondisi new normal dengan mengeksploitasi teknologi digital agar dapat hidup di era new normal ini," ujarnya.
Mencoba bangkit
Dengan pukulan telak di masa pandemi ini, sektor pariwisata akan belajar dan terus berimprovisasi. Salah satu program yang sedang digodok pemerintah adalah menerapkan program cleanliness, health, and safety (CHS) di sektor pariwisata.
Tujuannya adalah untuk menerapkan wisata sehat dan bersih di sejumlah destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif.
"Kami bekerjasama dengan kementerian kesehatan dalam menerapkan protokol CHS ini. Sebelum mengimplementasikan itu kami butuh persiapan, simulasi, sosialisasi, dan percobaan," tuturnya.
Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, Bali akan menjadi pilot project sekaligus destinasi wisata pertama yang akan diujipraktikan program CHS tersebut sebelum diterapkan ke destinasi wisata lainnya.
"Selain sebagai magnet utama wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, Bali juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan penyebaran Covid-19 yang terkendali," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (15/5).
Dia mengatakan, penerapan pun akan dilakukan secara bertahap, untuk pertama direncanakan di kawasan Nusa Dua Bali.
Selain itu, Kemenparekraf tengah menyusun standar operasional (SOP) CHS yang mengacu pada standar kesehatan, kebersihan, dan keselamatan agar dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
“Kemenparekraf bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan lembaga terkait dalam melakukan survei, verifikasi implementasi SOP CHS dengan baik dan benar sesuai standarisasi yang ditetapkan,” katanya.
Dia menuturkan, program tersebut sebagai bentuk penyesuaian yang dilakukan pemerintah di tengah perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19, sekaligus mendorong percepatan pemulihan sektor pariwisata.
"Gerakan CHS ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia usai Covid-19 sehingga mendorong peningkatan pergerakan dan kunjungan wisatawan," ujarnya.
Program CHS mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta secara spesifik mengimplementasikan Sapta Pesona yang merupakan jiwa pariwisata Indonesia.
"Perlu dilakukan uji coba dari penerapan SOP CHS ini, yang nantinya akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah, pengelola destinasi pariwisata dan pengelola usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya," ucap Giri.
"Setelahnya baru dilakukan verifikasi, audit, dan sertifikasi CHS dengan melibatkan lembaga sertifikasi," kata Giri.
