Badan Pangan Nasional ungkap 3 hal antisipasi ancaman krisis pangan global

Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Eddy mengatakan, dunia internasional dihadapkan pada krisis global yakni, energi pangan dan keuangan sebagai dampak dari perubahan iklim, pandemik, dan perang Ukraina dan Rusia.

Berdasarkan data FAO pada 2021, diperkirakan pada 2050 jumlah penduduk dunia tembus sebanyak 10 miliar, sehingga untuk dapat mencukupi pangannya, maka produksi pangan dunia harus naik setidaknya sebesar 70%.

Oleh karena itu, komunitas internasional termasuk Indonesia, harus berperan aktif untuk mengantisipasi dan bertindak untuk mengurangi konsekuensi krisis pangan. Hal itu di ungkapkan Sarwo, dalam acara yang bertajuk “Simposium Pangan & Gizi Memperingati Hari Pangan Sedunia Ke-42” oleh YouTube Badan Pangan Nasional secara daring, Jumat (21/10).

Sarwo menyampaikan, pada 20 Juni 2022, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan untuk antisipasi krisis pangan melalui peningkatan produksi, memastikan offtacker, dan ground plan atau perencanaan pangan yang baik.

Peningkatan produksi
Peningkatan produksi terkait komoditas pangan harus dilakukan secara besar-besaran dengan menyesuaikan karakter masing-masing di setiap daerah di Indonesia.

“Ini tugas dari Bapak Menteri Pertanian atau kementerian teknis. Karena memang Badan Pangan Nasional itu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) menyusun neraca, jadi bagaimana sisa awal, kemudian di tambah produksi dalam negeri itu merupakan stok nasional. Kemudian berapa jumlah kebutuhan dalam negeri, selisihnya merupakan neraca pangan kita,” katanya.

Pastikan adanya offtacker 
Dengan adanya offtacker ini, akan menampung hasil produksi tersebut.  Menurutnya offtacker ini sangat perlu, maka ketika para petani ini melakukan budidaya namun tidak ada yang beli, itu pun akan menimbulkan frustasi. 

“Oleh karena itu, kami kepada pemerintah mengusulkan untuk cadangan pangan, itu lebih kurang ada Rp26 trilliun. Dana itu tidak habis, tetapi bergulir dengan bunga yang rendah 4,25%” tuturnya.

Ground plan atau perencanaan pangan yang baik
Ia mengatakan, harus ada perencanaan yang baik hingga tahap pendistribusian komoditas pangan dan stok tidak menumpuk atau kualitasnya mengalami penurunan. 

Sarwo menyampaikan, ini harus dilaksanakan dengan baik dan memerlukan sebuah orkestra yang baik antara kementerian lembaga BUMN, swasta dengan daerah. Sehingga tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Peningkatan produksi juga meningkatkan potensi ekspor komoditas pangan di Indonesia. 

“Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi ini dengan mengorkestra secara baik, kebutuhan pangan itu akan semakin baik dalam pengelolaannya,” tambahnya.